Sengketa Lahan Swalayan, Komisi IV Akan Laporkan BPN Kota Pekanbaru ke Satgas Mafia Tanah di Jakarta

fixberita.com- Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru meninjau langsung lokasi lahan di Jalan Jenderal Sudirman yang rencananya dibangun swalayan terbesar di Kota Pekanbaru, Jum'at (19/9/2025) siang. Kunjungan lapangan (kunlap) ini dilakukan menyusul adanya laporan masyarakat terkait status kepemilikan tanah yang masih bersengketa.

Kunlap ini sendiri sudah dilaksanakan rombongan Komisi IV DPRD Pekanbaru terkait tumpang tindih SHM Nomor 682, sebanyak 2 kali. Sebelumnya pada 7 Mei 2025.

Rombongan dipimpin oleh Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Roni Pasla didampingi Ketua Komisi IV Rois, Wakil Ketua Nurul Ikhsan dan Sekretaris Komisi Roni Amriel, serta anggota lainnya Sovia Septiana, Faisal Islami, Hamdani, Nofrizal, Zulfan Hafiz dan Zulfahmi.

Hadir dalam peninjauan ini Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru Muji Burohman.

Baca Juga:

• Lindungi Petugas di Jalan Raya, DPRD Pekanbaru Usul Pasang Road Barrier

Baca Juga:

• DPRD Pekanbaru Ingatkan Parkir Gratis Harus Diberlakukan Secara Adil di Toko Swalayan Lokal, Jangan Cuma Indomaret dan Alfamart

Komisi IV DPRD Pekanbaru juga turut menggandeng Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perhubungan (Dishub), Satpol PP, Polsek Bukit Raya, kedua belah pihak yang bersengketa, hingga Ketua RT/RW.

Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Roni Pasla menyampaikan bahwa kunjungan lapangan ini bertujuan untuk mencocokkan dokumen kepemilikan tanah dengan kondisi lapangan.

"Ini berdasarkan aduan masyarakat, sudah sekitar dua sampai tiga bulan. Hari ini kita mau ngecek kebenaran posisi tanah dengan surat yang mereka sampaikan ke kita. Tapi dokumen yang ditunjukkan hanya surat ahli waris atas nama Sahuri, sementara dokumen dari pihak yang sedang membangun tidak ada," kata Roni.

Rombongan Komisi IV DPRD Pekanbaru juga dibuat kecewa lantaran Kakan BPN Kota Pekanbaru tidak membawa dokumen resmi terkait lahan yang disengketakan dalam agenda kunjungan lapangan.

Padahal, Komisi IV DPRD sudah berulang kali meminta BPN Kota Pekanbaru membawa dokumen resmi baik dalam agenda rapat maupun saat kunlap, namun hingga kini tidak pernah diperlihatkan.

"Padahal kunjungan lapangan ini atas permintaan BPN sendiri. Tapi sampai di lokasi, dokumen yang kita minta tidak ada. Jadi wajar kalau kita pertanyakan keabsahan pembangunan ini," tegasnya.

Komisi IV juga sudah berulang kali meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pekanbaru membawa dokumen resmi baik dalam rapat maupun saat kunlap, namun hingga kini tidak pernah diperlihatkan.

"Padahal kunjungan lapangan ini atas permintaan BPN sendiri. Tapi sampai di lokasi, dokumen yang kita minta tidak ada. Jadi wajar kalau kita pertanyakan keabsahan pembangunan ini," sambungnya.

Politisi PAN ini menegaskan, langkah selanjutnya Komisi IV DPRD Pekanbaru adalah membawa kasus sengketa tanah ini ke tingkat nasional.

"Ini akan kita teruskan ke Satgas Mafia Tanah di Jakarta dan juga Kementerian ATR/BPN untuk menceritakan tentang permasalahan ini. Kita turun hari ini pun itu tembusannya ada sampai ke sana, nanti tindak lanjut dari kunlap ini kita sampaikan bahwa memang BPN tidak kooperatif untuk sama-sama menyelesaikan permasalahan sengketa tanah," jelas Roni.

Sementara itu, Rusdi yang hadir mewakili ahli waris Sahuri Maksudi BA, turut memaparkan riwayat tanah yang dipersoalkan. Katanya, lahan tersebut sudah jelas status hukumnya sejak puluhan tahun lalu.

"Beliau (Sahuri) sudah meninggal, jadi dia membeli tanah ini dari Wirasmo pada tahun 1975. SKT terbit tahun 1973-1974, AJB tahun 1975, dan sertifikat keluar tahun 1978. Dulu Jalan Sudirman ini namanya Jalan Bangkinang, termasuk wilayah Teratak Buluh. Setelah sah secara hukum, tanah itu diwariskan kepada anaknya," papar Rusdi.

Namun, kata Rusdi, hingga kini pihak BPN tidak pernah menunjukkan data sertifikat yang terdaftar di kantor pertanahan.

"Kami sudah 11 kali rapat di DPRD, tapi sertifikat yang diminta tidak pernah diperlihatkan. Padahal di atas tanah ini sudah ada tujuh sertifikat. Luasnya sekitar 60.000 meter persegi atau 100 x 600 meter," ungkapnya.

Rusdi menambahkan, pihak ahli waris membawa persoalan ini ke DPRD karena keterbatasan biaya jika harus menggugat ke pengadilan.

"Pemilik tanah ini orang susah, dia ngojek, ahli warisnya, jadi tak punya uang. Kalau dibawa ke pengadilan ragu kita, karena itu kami bawa ke DPRD supaya ada jalan keluarnya. Kalau tidak selesai pun ini dibawa ke pusat," sebutnya.

Terakhir, Komisi IV DPRD Pekanbaru mewanti-wanti pihak kontraktor pengembang untuk tidak melanjutkan proses pembangunan swalayan dikarenakan tidak ada izin resmi yang dikeluarkan oleh DPMPTSP Kota Pekanbaru. (end)

Lindungi Petugas di Jalan Raya, DPRD Pekanbaru Usul Pasang Road Barrier

DPRD Pekanbaru Ingatkan Parkir Gratis Harus Diberlakukan Secara Adil di Toko Swalayan Lokal, Jangan Cuma Indomaret dan Alfamart