Prosesi pelantikan dihadiri langsung Ketua Umum IMIMoreno Soeprapto, yang sekaligus membuka Rakernas IMI 2026. Forum nasional tersebut diikuti perwakilan pengurus IMI dari berbagai provinsi di Indonesia.

Bagi Andry, amanah baru tersebut bukan sekadar jabatan organisasi, tetapi menjadi tanggung jawab untuk ikut membangun ekosistem otomotif Riau agar semakin maju dan berprestasi.

"Ini adalah amanah yang harus saya jalankan dengan penuh tanggung jawab. Bersama Ketua IMI Riau dan seluruh jajaran pengurus, kita ingin membangun IMI Riau yang semakin solid, profesional dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi dunia otomotif di Riau," ujar Andry yang juga Wakil Ketua DPRD Pekanbaru.

Menurut Andry, salah satu fokus kepengurusan IMI Riau periode 2026–2030 adalah memperkuat pembinaan atlet dan generasi muda, sekaligus membangun komunikasi yang lebih erat dengan klub serta komunitas otomotif.

Ia menilai Riau memiliki potensi besar untuk melahirkan atlet-atlet otomotif berprestasi yang dapat bersaing di tingkat nasional hingga internasional.

"Potensi anak-anak muda kita sangat besar. Kita ingin mereka mendapatkan ruang untuk berkembang, dibina dengan baik dan diberikan kesempatan untuk berprestasi. Karena itu, klub, komunitas dan atlet harus kita rangkul dan kita gerakkan bersama," tegasnya.

Andry juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk menjadi bagian dari kepengurusan IMI Riau di bawah kepemimpinan Agung Nugroho.

Ia optimistis sinergi antara IMI Riau, pemerintah daerah, klub, komunitas dan seluruh stakeholder otomotif dapat menghasilkan program-program yang memberikan dampak nyata.

"Kita ingin IMI Riau hadir bukan hanya ketika ada event otomotif. Tetapi juga hadir dalam pembinaan, peningkatan prestasi, pengembangan komunitas dan memberikan ruang bagi generasi muda untuk berkarya," katanya.

Sementara itu, penyelenggaraan Rakernas IMI 2026 di Pekanbaru dinilai menjadi momentum strategis bagi Riau untuk memperkenalkan potensi otomotif daerah sekaligus memperkuat jejaring dengan IMI di seluruh Indonesia.

Andry berharap hasil Rakernas dapat melahirkan kebijakan dan program yang semakin mendorong kemajuan olahraga otomotif nasional.

"Pekanbaru menjadi tuan rumah Rakernas IMI 2026 tentu menjadi kebanggaan bagi kita. Mudah-mudahan momentum ini semakin memperkuat sinergi IMI Riau dengan IMI pusat dan IMI di seluruh Indonesia," ujarnya.

Dengan kepengurusan baru periode 2026–2030, Andry menegaskan komitmennya untuk bergerak bersama, membangun organisasi yang solid, serta membawa prestasi otomotif Riau ke level yang lebih tinggi.

"Yang paling penting adalah kerja bersama. Kita ingin IMI Riau semakin solid, semakin dekat dengan klub dan komunitas, serta mampu melahirkan lebih banyak atlet berprestasi dari Riau untuk Indonesia," tutup Andry.

Pelatihan ini bertujuan membantu pelaku UMKM memperkuat tata kelola keuangan usaha. Materi yang dibahas mencakup pencatatan arus kas, pemisahan keuangan pribadi dan modal usaha, hingga strategi menjaga kondisi keuangan bisnis tetap sehat.

Ketua KADIN Kota Pekanbaru, Datuk Seri Rizky Bagus Oka SM MM turut memberikan materi mengenai pentingnya membangun ekosistem kewirausahaan lokal dan meningkatkan kemampuan manajerial pelaku usaha di tengah dinamika pasar.

"Pengelolaan keuangan menjadi salah satu fondasi penting bagi UMKM untuk berkembang. Pelaku usaha tidak cukup hanya fokus meningkatkan penjualan, tetapi juga harus memahami arus kas, memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha, serta membuat pencatatan keuangan yang tertib," jelas Datuk Seri Rizky Bagus Oka.

"Harapan kita, Kelas Bagus ini tidak berhenti di jilid pertama. Kita ingin kegiatan ini berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak pelaku UMKM agar semakin siap menghadapi persaingan dan membawa usahanya naik kelas," ujar Rizky Bagus Oka yang juga Anggota Komisi II DPRD Pekanbaru bidang perekonomian.

Materi berikutnya disampaikan Ketua PPJI Kota Pekanbaru, Harrio Ismi Caneca BBus MBus RFA. Ia membahas perencanaan keuangan operasional, efisiensi rantai pasok, serta pengelolaan biaya produksi, terutama bagi pelaku usaha di sektor jasa dan kuliner.

Sementara itu, Founder CV Akuntakita sekaligus Ketua TDAPekanbaru Agus Trianto SE memaparkan praktik akuntansi sederhana, penyusunan laporan keuangan terstandar, serta pemanfaatan aplikasi digital untuk mencatat transaksi dan memantau perkembangan usaha.

Antusiasme sekitar 100 peserta menunjukkan tingginya kebutuhan pelaku UMKM terhadap pelatihan manajemen bisnis yang praktis dan dapat diterapkan langsung dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Melihat respons positif tersebut, kolaborasi Kadin Pekanbaru bersama TDA dan PPJI ditargetkan berlanjut melalui penyelenggaraan Kelas Bagus Jilid 2 dalam waktu dekat.

Program ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak pelaku UMKM agar semakin tertib dalam administrasi keuangan, mandiri dalam mengelola usaha, dan mampu bersaing di tengah perkembangan dunia bisnis.***

"Tentu reaksi kami saat menonton video itu sangat kaget dan geram. Aktivitas yang diduga menyimpang seperti itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kami mengajak masyarakat ikut berpartisipasi mengawasi kegiatan di berbagai tempat," kata Ketua KNPI Kota PekanbaruFaisal Islami, Selasa (20/10/2026).

Faisal juga menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran perlu segera ditelusuri oleh pihak berwenang. Menurutnya, langkah penindakan harus dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan fakta yang ditemukan.

"Kita dengar tempat usaha bersangkutan itu ditutup sementara, dan kita mendukung langkah Pemko. Namun, semuanya harus ditelusuri untuk mengetahui kebenarannya. Jika memang terbukti ada pelanggaran, harus ada penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku," tegasnya.

Faisal Islami yang juga Anggota DPRD Kota Pekanbaru mengajak generasi muda di Pekanbaru untuk membangun karakter yang berakhlak, menjunjung tinggi adab, serta memegang teguh nilai-nilai moral.

Menurutnya, peran keluarga, masyarakat, dan organisasi kepemudaan sangat penting dalam membina generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan bermartabat.

"Jaga moral, junjung adab, dan bangun generasi bermartabat. Kita ingin generasi muda di Bumi Melayu ini tumbuh dengan nilai-nilai yang baik," tutupnya.

"Jadi, masyarakat meminta kita memediasi persoalan ini ke pihak terkait," kata Syafri usai pertemuan.

Dijelaskan Syafri, sebelumnya masyarakat di tiga kelurahan tersebut masih dapat mengurus sertifikat tanah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, setelah 2021, penerbitan sertifikat di sejumlah lokasi tidak lagi dapat dilakukan.

Salah satu alasan yang disampaikan berkaitan dengan status kawasan yang disebut sebelumnya merupakan wilayah milik Caltex (CPI), yang kini berada di bawah Pertamina Hulu Rokan (PHR).

Persoalan penerbitan sertifikat tanah itu juga berkaitan dengan SK Gubernur tahun 1959 serta kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) tahun 2021.

Akibatnya, warga yang ingin melakukan transaksi jual beli tanah ikut mengalami kendala karena sertifikat baru tidak dapat diterbitkan.

Syafri menegaskan, persoalan ini bukan karena pihak kelurahan memperlambat proses administrasi. Melainkan, lurah harus mengikuti aturan yang berlaku.

"Bukan lurah yang memperlambat atau menghambat proses sertifikat, tetapi karena aturan ini yang mereka pegang," jelasnya.

Ia juga mengapresiasi para lurah yang ikut mendampingi warga untuk menyampaikan persoalan tersebut kepada DPRD Pekanbaru.

Diperkirakan jumlah warga yang terdampak mencapai sekitar 1.800 KK. Warga yang telah memiliki sertifikat sebelum 2021 masih dapat menggunakan dokumen tersebut.

"Yang tahun 2021 ke bawah itu terbit dan berlaku. Makanya mereka heran kenapa tahun 2021 ke atas ini tidak bisa lagi," ucap Syafri.

Syafri juga sempat menyoroti adanya temuan pipa di kawasan sekitar perbengkelan Angkatan Darat, dekat Pasar Kodim. Keberadaan pipa tersebut kemudian menjadi salah satu dasar dalam penarikan batas atau pemetaan kawasan terdampak.

Selain itu, kawasan yang terdampak cukup luas dan mencakup sejumlah fasilitas serta bangunan. Termasuk Kantor Polresta Pekanbaru dan Rumah Dinas Wali Kota Pekanbaru.

"Selama mereka tinggal di sana, tidak pernah ditemukan adanya pipa. Ternyata ketika mereka turun dengan Badan Pertanahan, memang ada ditemukan satu pipa," ungkapnya.

Karena persoalan tersebut berkaitan dengan kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, Fraksi GolkarDPRD Pekanbaru akan mencoba membuka komunikasi dengan pihak terkait, termasuk pemerintah provinsi dan DPR RI.

"Kami dari DPRD Kota, khususnya Fraksi Golkar, akan meminta kepada pimpinan untuk dapat ditindaklanjuti. Karena ini wewenangnya provinsi dan pusat, tentu kami dari DPRD Kota akan mencoba melakukan jalur-jalur diplomasi dengan provinsi dan DPR RI," sebutnya.

Syafri berharap persoalan tersebut dapat menemukan solusi sehingga masyarakat yang telah tinggal secara turun-temurun di kawasan tersebut tidak terus mengalami kendala dalam mengurus administrasi pertanahan maupun melakukan transaksi jual beli.

"Mudah-mudahan ada solusinya. Dari kita sendiri, nanti akan mengundang BPN Pekanbaru dan pihak terkait, untuk membahas ini dalam waktu dekat," pungkasnya.***

Rangkaian prosesi ditandai dengan pembacaan warkah, pemasangan tanjak oleh Ketua Umum MKA LAMR Kota PekanbaruDatuk Seri Rizky Bagus Oka, pemasangan selempang oleh Datuk Bandar Setia Amanah, serta penyerahan keris oleh Ketua Umum DPH LAMR Kota Pekanbaru Datuk Seri Muspidauan.</p> <p>Dalam seulas pinangnya, Datuk Seri Rizky Bagus Oka menegaskan posisi Hulu Balang sebagai salah satu unsur penting dalam menjaga marwah adat sekaligus ketenteraman masyarakat di Kota Pekanbaru.

"Hulu Balang adalah benteng marwah dan pasak penopang ketenteraman di Pekanbaru," tegasnya.

Merujuk pada Tunjuk Ajar Melayu, ia mengingatkan agar Hulu Balang mampu menjalankan peran sebagai pelindung masyarakat dengan penuh tanggung jawab.

"Ke depan menjadi pasak, ke belakang menjadi dinding, ke atas menjadi payung, dan ke bawah menjadi alas," ujarnya.

Datuk Seri Rizky juga berpesan agar seluruh pengurus Hulu Balang membangun sinergi dengan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas. Menurutnya, sinergi tersebut penting untuk menjaga keadilan, ketertiban, dan kondusivitas daerah.

Ia menekankan agar keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu serta keamanan daerah senantiasa dikawal. Kondisi yang aman dan kondusif, lanjutnya, menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kelancaran roda perekonomian masyarakat.

Namun, ia memberikan penegasan mengenai batas-batas kewenangan Hulu Balang. Seluruh tindakan dan aktivitas harus tetap berpedoman pada filosofi Melayu yang berlandaskan nilai-nilai Islam, yakni "Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah."

Datuk Seri Rizky Bagus Oka juga melarang keras penyalahgunaan atribut maupun kewenangan Hulu Balang untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Menurutnya, keberadaan Hulu Balang harus menjadi bagian dari upaya menjaga marwah adat dan masyarakat, bukan sebaliknya menjadi sumber persoalan di tengah masyarakat.

Pesan tersebut kemudian ditutup dengan pepatah "esa hilang, dua terbilang", sebagai pengingat agar para pengurus Hulu Balang menjalankan amanah dengan ikhlas, berani, dan penuh tanggung jawab.

Pelantikan dan pengukuhan tersebut turut dihadiri Datuk Bandar Setia Amanah, pimpinan DPRD, Kapolresta, Dandim 03/01 Pekanbaru, serta jajaran pengurus LAMR Provinsi Riau dan LAMR Kota Pekanbaru.

Dengan dikukuhkannya kepengurusan periode 2026-2031, Hulu Balang Kota Pekanbaru diharapkan dapat menjalankan peran sesuai amanah adat sekaligus memperkuat sinergi dalam menjaga ketenteraman, keamanan, dan marwah Kota Pekanbaru.***

Rizky Bagus Oka mengatakan, evaluasi hingga pemutusan kontrak perlu dilakukan karena progres revitalisasi Pasar Bawah dinilai tidak berjalan sesuai harapan. Kondisi tersebut dinilai telah berdampak terhadap pedagang yang hingga kini masih beraktivitas di Tempat Penampungan Sementara (TPS).

"Sejak awal melihat progres yang tidak rasional di lapangan, saya sudah mendesak jajaran Pemko, khususnya OPD terkait yang menjadi mitra kami di Komisi II, untuk tidak ragu mengevaluasi dan memutus kontrak pihak ketiga," kata Rizky Bagus Oka, Selasa (18/8/2026).

Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut karena menyangkut nasib para pedagang dan perputaran ekonomi masyarakat.

"Kita tidak bisa terus-menerus menyandera nasib ribuan pedagang UMKM dan membiarkan roda ekonomi kreatif Pekanbaru tersendat hanya karena ketidakmampuan satu pihak," tegasnya.

Pedagang Jangan Terus Jadi Korban

Rizky Bagus Oka menilai, lambannya revitalisasi Pasar Bawah tidak hanya menjadi persoalan pembangunan fisik, tetapi juga berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi para pedagang.

Bertahun-tahun berada di lokasi penampungan sementara, kata dia, membuat aktivitas usaha pedagang tidak berjalan optimal. Kondisi tersebut juga berpotensi mengurangi perputaran ekonomi dan pendapatan daerah.

"Ini bukan sekadar hitung-hitungan proyeksi bisnis, ini urusan denyut dunia usaha dan perut masyarakat," ujarnya.

Karena itu, ia meminta Pemko Pekanbaru segera mengambil langkah hukum yang jelas apabila pemutusan kontrak benar-benar dilakukan.

"Ketika pihak swasta terbukti gagal janji, maka pemerintah daerah harus segera mengambil alih kendali. Saya meminta Pemko mengeksekusi pemutusan kontrak ini secepatnya dengan landasan hukum yang tak terbantahkan," jelasnya.

Setelah itu, Pemko diminta segera menyiapkan skema baru agar revitalisasi Pasar Bawah tidak kembali mengalami kebuntuan.

Jangan Abaikan Nilai Sejarah Pasar Bawah

Selain persoalan ekonomi, Rizky juga menyoroti nilai historis Pasar Bawah bagi Kota Pekanbaru dan kebudayaan Melayu Riau.

Menurutnya, Pasar Bawah bukan sekadar pusat perdagangan, tetapi juga bagian dari sejarah perkembangan ekonomi masyarakat di Kota Pekanbaru.

"Sebagai etalase budaya dan sejarah peradaban ekonomi masyarakat Melayu di tepian Sungai Siak, membiarkan Pasar Bawah terbengkalai sama halnya dengan meremehkan marwah kita sendiri," tegasnya.

Ia pun mendorong Pemko segera memastikan hak-hak pedagang terlindungi selama proses transisi.

"Ambil alih sekarang, amankan hak-hak finansial para pedagang yang sudah masuk, dan mari kita cari skema penyelesaian yang lebih pasti, baik melalui investor yang benar-benar kredibel maupun intervensi APBD," cetusnya.

Politisi Gerindra itu menegaskan, DPRD bersama Kadin Pekanbaru akan terus mengawal proses penyelesaian revitalisasi Pasar Bawah agar proyek tersebut kembali berjalan dan memberikan manfaat bagi pedagang maupun masyarakat.

"Keputusan Pemko hari ini adalah langkah tegas yang memang kami minta dan kami dukung penuh keberaniannya," tutup Rizky Bagus Oka.***

"Kalau misalnya ada wanprestasi, kita minta segera diganti atau dipindahkan ke kontraktor lain supaya jalan langsung. Kita tidak ingin Pemko menunda-nunda hal yang seharusnya dikerjakan secara cepat dan tepat," tegas Rizky Bagus Oka, Rabu (12/8/2026).

Menurutnya, persoalan Pasar Induk bukan hal baru. Proyek tersebut telah menjadi perhatian selama beberapa tahun kebelakang, namun penyelesaiannya terus mengalami penundaan.

"Kita minta pemerintah cepat menyelesaikan masalah ini. Ini sudah berlanjut hampir 3 sampai 4 tahun. Targetnya sudah dilakukan, tetapi masih diundur-undur seperti biasa," ujarnya.

Rizky Bagus Oka meminta Pemko Pekanbaru memberikan ketegasan kepada pihak yang saat ini mengerjakan proyek pembangunan pasar yang dimulai sejak tahun 2016.

"Jangan ditunda lagi. Segera diselesaikan dan dicari solusinya. Kalau memang tidak sanggup, ya diganti," katanya.

Pasar Induk Jadi Kunci Stabilitas Harga

Keberadaan Pasar Induk memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok di Kota Pekanbaru.

Dijelaskan Rizky Bagus Oka, Pasar Induk bukan sekadar tempat transaksi perdagangan, tetapi juga menjadi barometer harga bagi pasar-pasar lainnya.

"Di mana-mana Pasar Induk itu berperan menentukan atau menyesuaikan harga yang ada di pasar-pasar lainnya," sebutnya.

Selain menjadi barometer harga, Pasar Induk juga berfungsi sebagai tempat persinggahan komoditas dari luar daerah sebelum didistribusikan ke berbagai pasar di Pekanbaru.

"Pasar Induk menjadi tempat persinggahan pedagang dari luar daerah sebelum masuk ke pasar-pasar yang ada di Kota Pekanbaru," ucapnya.

Politisi Gerindra yang juga Ketua KADIN Kota Pekanbaru ini menilai penyelesaian Pasar Induk harus menjadi perhatian serius Pemko. Dengan beroperasinya Pasar Induk secara optimal, pemerintah akan lebih mudah memantau ketersediaan bahan pokok sekaligus mengetahui asal-usul dan harga komoditas yang beredar di Pekanbaru.

"Ini menjadi kunci supaya harga tetap stabil. Kita juga bisa mengetahui bahan baku dan produk yang ada di Pekanbaru, mulai dari asalnya, ketersediaannya sampai harga-harganya," tutup Rizky Bagus Oka.***