19 Mei 2026 17 kali
Sabtu, 23 Mei 2026
Kunjungan tersebut diikuti Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut, Dinas Pendidikan (Disdik), serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pekanbaru. Pertemuan itu juga didampingi Ombudsman RI Perwakilan Riau.
Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Niar Erawati mengatakan, kunjungan ke BPMP Provinsi Riau bertujuan menyampaikan langsung aspirasi masyarakat terkait kesulitan mendaftarkan anak ke sekolah negeri, meski lokasi tempat tinggal berdekatan dengan sekolah tujuan.
Menurutnya, persoalan tersebut kerap disampaikan warga saat agenda reses anggota dewan.
"Kami datang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Kami selalu mendapat pertanyaan berulang-ulang sewaktu reses tentang kesulitan masyarakat untuk masuk mendaftarkan anaknya ke sekolah-sekolah yang sebenarnya jaraknya dekat dengan tempat tinggal," kata Niar, Rabu (29/4/2026).
Politisi Partai Demokrat itu mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut terungkap adanya kesenjangan signifikan antara jumlah lulusan sekolah dasar (SD) dengan kapasitas penerimaan SMP Negeri di Kota Pekanbaru.
Berdasarkan data yang dipaparkan Dinas Pendidikan, terdapat lebih dari 4.800 siswa lulusan SD yang diperkirakan tidak tertampung di SMP negeri pada tahun ajaran baru.
"Banyak masalah yang kami suarakan dari Komisi III. Kesenjangan ini menjadi persoalan serius. Data-data yang disajikan Dinas Pendidikan membuat Ombudsman juga sadar ternyata masalah kesenjangan jumlah tamatan SD dan daya tampung SMP itu sekitar 4.800 lebih siswa yang tidak tertampung," paparnya.
Atas kondisi itu, Komisi III DPRD Pekanbaru berharap BPMP Provinsi Riau dapat meneruskan persoalan tersebut ke pemerintah pusat agar ada kebijakan khusus bagi Kota Pekanbaru, termasuk kemungkinan penambahan kuota penerimaan siswa di sekolah negeri.
"Harapannya BPMP Provinsi Riau menyampaikan aspirasi kami ke kementerian sehingga ada pengecualian untuk Kota Pekanbaru, kuotanya bisa ditambah karena daya tampung SMP negeri itu tidak cukup untuk menampung lulusan SD," jelasnya.
Selain itu, DPRD Pekanbaru juga mendorong agar siswa yang tinggal dekat sekolah, khususnya dari keluarga kurang mampu, dapat diprioritaskan dalam pelaksanaan SPMB 2026. Langkah ini dinilai dapat membuat bantuan pendidikan lebih tepat sasaran.
"Kami ingin masyarakat yang kurang mampu dan tinggal dekat sekolah bisa lebih diprioritaskan. Dengan begitu, bantuan pendidikan juga bisa lebih tepat sasaran," ujarnya.
Tak hanya membahas daya tampung sekolah, pertemuan tersebut juga menyinggung kebiasaan masyarakat yang cenderung memilih sekolah tertentu yang dianggap favorit.
Niar menilai, ke depan seluruh sekolah di Pekanbaru harus memiliki kualitas pendidikan yang merata sehingga tidak ada lagi stigma sekolah unggulan atau favorit.
"Kita ingin semua sekolah di Pekanbaru menjadi sekolah favorit," ucapnya.
Untuk mewujudkan hal itu, Komisi III DPRD Pekanbaru mengusulkan pemetaan kualitas sekolah, baik dari sisi tenaga pendidik maupun fasilitas pendukung. Jika ditemukan ketimpangan, maka perlu dilakukan pemerataan, termasuk melalui kebijakan rotasi atau rolling guru.
"Kalau ada sekolah yang dianggap favorit karena gurunya, maka ke depan bisa dilakukan pemerataan agar semua sekolah punya kualitas yang sama," tutup Niar.***
