DPRD Pekanbaru Dukung Operasi Skala Besar Dinas Sosial, Usul Dirikan Posko Permanen Untuk Pantau Gepeng, Anak Jalanan Hingga ODGJ

fixberita.com–Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru Tekad Indra Pradana Abidin ST MEng menyatakan dukungannya terhadap rencana razia besar-besaran yang akan dilaksanakan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pekanbaru untuk menertibkan gelandangan pengemis (gepeng), anak jalanan, orang terlantar hingga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di berbagai titik jalanan kota.

Tekad menilai langkah tersebut penting untuk menata kembali wajah kota dan menjaga ketertiban sosial di Pekanbaru. Namun, ia menekankan agar penertiban tidak hanya berhenti di razia semata, tetapi harus berkelanjutan dengan solusi yang lebih komprehensif.

"Kita mendukung rencana razia ini. Tapi jangan hanya selesai di razia saja. Harus dipikirkan kelanjutannya supaya setelah razia tidak ada lagi Gepeng, anak jalanan, orang terlantar, maupun ODGJ yang berkeliaran di masyarakat," kata Tekad, Selasa (30/9/2025).

Baca Juga:

• Hadiri Musrenbang Kecamatan Tuah Madani, Achmad Faisal Reza Siap Kawal Usulan Infrastruktur Warga

Baca Juga:

• Drainase Menyempit, Anggota DPRD Pekanbaru Syafri Syarif Turun Tangan Tinjau Usaha Kuliner Cobek Merapi

Tekad menyarankan Dinsos menyiapkan posko permanen di sejumlah titik rawan yang kerap dijadikan lokasi mangkal gepeng maupun ODGJ.

Menurutnya, keberadaan posko strategis akan memudahkan petugas baik Dinas Sosial beserta tim gabungan Satpol PP sehingga upaya penertiban bisa lebih efektif dan berkesinambungan.

Baca Juga:

• Baru Dianggarkan 7 Bulan, Komisi III DPRD Pekanbaru Dorong Program UHC Berjalan Full di 2026

Baca Juga:

• Komisi III dan Dinas Pendidikan Sepakat Hentikan Jual Beli Seragam di Sekolah

"Umpanya posko bisa didirikan di simpang empat Living World-SKA atau simpang Jalan Sudirman. Lengkapi dengan fasilitas AC, kamar mandi, sehingga bisa benar-benar terpantau 24 jam disana," ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan ini juga menegaskan Dinas Sosial untuk mencari pola penanganan jangka panjang agar persoalan tidak berulang. Sebab, keberadaan gepeng dan ODGJ bukan hanya masalah penertiban, tetapi juga persoalan sosial yang memerlukan penanganan khusus.

"Harus ada solusi yang komprehensif. Jangan sampai setiap tahun kita bicara razia, tapi masalahnya tetap ada," sebut Tekad.***

Hadiri Musrenbang Kecamatan Tuah Madani, Achmad Faisal Reza Siap Kawal Usulan Infrastruktur Warga

Drainase Menyempit, Anggota DPRD Pekanbaru Syafri Syarif Turun Tangan Tinjau Usaha Kuliner Cobek Merapi

Baru Dianggarkan 7 Bulan, Komisi III DPRD Pekanbaru Dorong Program UHC Berjalan Full di 2026

Komisi III dan Dinas Pendidikan Sepakat Hentikan Jual Beli Seragam di Sekolah

Sah, DPRD Pekanbaru Ketuk Palu APBD 2026 Senilai Rp3,049 Triliun

APBD 2026 Belum Disahkan, Banggar DPRD Pekanbaru Tunggu Pemko Serahkan RKA