Pansus DPRD Pekanbaru Kawal Ketat Penyertaan Modal BPR Pekanbaru Madani: Suntikan Dana APBD Harus Berdampak Nyata Bagi Perekonomian

fixberita.com–Panitia Khusus (Pansus) DPRD Pekanbaru Ranperda Penyertaan Modal PT BPR Pekanbaru Madani menyampaikan komitmen untuk mengawal secara ketat proses penyertaan modal daerah agar benar-benar sesuai peruntukkan dan berdampak langsung bagi masyarakat Kota Pekanbaru. Khususnya, sektor UMKM.

Hal ini disampaikan Ketua Pansus Rizky Bagus Oka usai memimpin rapat bersama jajaran Direksi BPR Madani, Kabag Perekonomian Setdako Pekanbaru, dan Plh BPKAD Kota Pekanbaru, Senin (26/5/2025) di Ruang Paripurna.

Menurut Rizky Bagus Oka, penyertaan modal bukan sekadar penguatan struktur keuangan BUMD, tetapi harus menjadi jalan untuk mewujudkan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha kecil.

Baca Juga:

• Harga Ayam di Pekanbaru Meroket! Komisi II Desak Pemko Audit Alur Pasokan dan Percepat Pasar Induk

Baca Juga:

• Tak Ada Anggaran Rehab Puskesmas, Komisi III DPRD Pekanbaru Usulkan Masuk RAPBD 2027

"Kami di Pansus tidak hanya membahas angka, tapi juga fokus pada outcome-nya. Penyertaan modal ini harus memberikan dampak nyata bagi kebangkitan UMKM dan ekonomi Pekanbaru. Oleh karena itu, kinerja BPR akan terus kami awasi secara ketat agar dana yang disuntikkan benar-benar digunakan sesuai amanat perda nantinya," kata Bagus Oka.

Lebih lanjut, Pansus DPRD Pekanbaru juga mendorong agar manajemen BPR Madani menjalankan tata kelola yang sehat, profesional, dan akuntabel. Pansus tidak ingin penyertaan modal hanya menjadi beban fiskal tanpa kontribusi signifikan bagi pembangunan ekonomi rakyat.

Baca Juga:

• DPRD Pekanbaru Dorong Pemutusan Kontrak Pasar Bawah: Jangan Biarkan Menunggu Lama, Prioritaskan Nasib Pedagang!

Baca Juga:

• DPRD Pekanbaru Warning Pemko: Cepat Operasikan Pasar Induk, Jangan Terus Diulur

"Penyertaan modal ini juga merupakan tindak lanjut dari rekomendasi OJK agar BPR memenuhi ketentuan permodalan minimum. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana BPR bisa menjadi mitra strategis Pemko Pekanbaru dalam mendorong akses keuangan bagi UMKM," ujar Bagus Oka yang merupakan Anggota Komisi II DPRD Pekanbaru.

Ke depan, Pansus DPRD Pekanbaru akan menyusun mekanisme pengawasan dan pelaporan kinerja BPR secara berkala agar setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBD memiliki manfaat langsung dan terukur bagi masyarakat Kota Pekanbaru.

Harga Ayam di Pekanbaru Meroket! Komisi II Desak Pemko Audit Alur Pasokan dan Percepat Pasar Induk

Tak Ada Anggaran Rehab Puskesmas, Komisi III DPRD Pekanbaru Usulkan Masuk RAPBD 2027

DPRD Pekanbaru Dorong Pemutusan Kontrak Pasar Bawah: Jangan Biarkan Menunggu Lama, Prioritaskan Nasib Pedagang!

DPRD Pekanbaru Warning Pemko: Cepat Operasikan Pasar Induk, Jangan Terus Diulur

Polemik STC, DPRD Pekanbaru Usul Bentuk Tim Satgas

Kontrak 25 Tahun STC Habis, DPRD Pekanbaru Tegaskan Pemko Jangan Ulangi Kerja Sama yang Merugikan