Doni Saputra Tampung Banyak Aduan Data Desil Bermasalah

fixberita.com–Persoalan pendataan desil dan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial (bansos) menjadi keluhan paling dominan dalam reses Anggota DPRD Kota Pekanbaru Fraksi PAN, Doni Saputra, di Jalan Kampung Dalam, Kecamatan Senapelan, Sabtu (7/11/2026) pagi.

Warga menyampaikan keluhan terkait penetapan desil oleh Kementerian Sosial (Kemensos) yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan.

Doni Saputra mengungkapkan, masih banyak warga yang kondisi ekonominya tergolong tidak mampu, tetapi justru masuk dalam kategori desil tinggi. Kondisi ini dikhawatirkan membuat mereka tidak terdata sebagai penerima bantuan pemerintah.

Baca Juga:

• Reses Aidhil Nur Putra di Sago, Warga Ingin Pusat Jajanan Tradisional Samratulangi Ditata Lebih Cantik

Baca Juga:

• Geram! KNPI Pekanbaru Desak Usut Tuntas Video Viral Pria Berbusana Wanita di Cafe Laksamana Muda

Warga berharap besar pemerintah melakukan evaluasi dan pembaruan data penerima bansos. Dengan demikian, penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga.

"Banyak sekali aduan warga soal desil, persoalaan pendataan yang banyak menjadi tanda tanya ini perlu menjadi perhatian agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan hak untuk mendapatkan bantuan sosial," ungkap Doni.

Baca Juga:

• Aksi Rayap Besi Bikin Warga Pekanbaru Resah, DPRD Dorong RT/RW Perketat Pengawasan

Baca Juga:

• Hamdani Dukung Prioritas Perbaikan Infrastruktur dan Penyelesaian Masalah Banjir

Doni yang duduk di Komisi III DPRD Pekanbaru bidang sosial ini juga siap mengakomodir keluhan warga soal pendataan desil.

"Ini pekerjaan rumah bagi pemerintah. Waktu kami Komisi III memanggil Dinsos membahas masalah desil juga kaget bahwa petugas di kelurahan ketika ada warga datang mengadu desil itu tidak dimasukkan dalam entry. Mereka hanya mendata-data saja kerjanya," ujarnya.

Selain meminta perbaikan pendataan desil, masyarakat juga mengusulkan adanya keterbukaan mengenai keluarga yang menerima bantuan pemerintah.

Salah satu usulan yang disampaikan adalah pemasangan tanda atau keterangan di depan rumah keluarga penerima bansos. Dengan cara itu, masyarakat dapat mengetahui keluarga yang tercatat sebagai penerima bantuan.

Pemasangan tanda tersebut diharapkan dilakukan dengan sepengetahuan pemerintah setempat dan koordinator Program Keluarga Harapan (PKH).

"Kemarin di Banggar sudah oke, Pak Sekda juga bilang oke soal (pemasangan tanda stempel). Jadi kita ingin sama-sama pembaruan data dan keterbukaan informasi menjadi hal penting agar bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh keluarga yang membutuhkan," tutup Doni.***

Reses Aidhil Nur Putra di Sago, Warga Ingin Pusat Jajanan Tradisional Samratulangi Ditata Lebih Cantik

Geram! KNPI Pekanbaru Desak Usut Tuntas Video Viral Pria Berbusana Wanita di Cafe Laksamana Muda

Aksi Rayap Besi Bikin Warga Pekanbaru Resah, DPRD Dorong RT/RW Perketat Pengawasan

Hamdani Dukung Prioritas Perbaikan Infrastruktur dan Penyelesaian Masalah Banjir

Macet Tiap Akhir Pekan, DPRD Pekanbaru Minta Dishub Evaluasi Andalalin

Jukir Liar Masih Marak, DPRD Pekanbaru Desak Dishub Evaluasi Menyeluruh