Reses Rois di Labuh Baru Timur, Warga Bingung Sampah Sudah Digantung Tapi Tak Diangkut Petugas LPS

fixberita.com–Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PKS, Rois S Ag, melaksanakan kegiatan reses di Jalan Sabar, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Selasa (12/8/2025) sore.

Rois kembali turun menyapa dan menjemput aspirasi masyarakat di dapilnya (Payung Sekaki-Senapelan) dalam agenda reses masa sidang ketiga tahun 2024/2025.

Persoalan sampah menjadi keluhan utama yang disampaikan warga Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki.

Baca Juga:

• Hadiri Musrenbang Kecamatan Tuah Madani, Achmad Faisal Reza Siap Kawal Usulan Infrastruktur Warga

Baca Juga:

• Drainase Menyempit, Anggota DPRD Pekanbaru Syafri Syarif Turun Tangan Tinjau Usaha Kuliner Cobek Merapi

Salah satu warga, Ibu Atun, mengaku bingung karena sampah yang sudah digantung di depan rumahnya yang berada di gang tidak diambil petugas hingga membusuk.

"Masalah sampah ini bagaimana pak? Katanya disuruh gantung saja depan rumah nanti ada petugas yang kutip, tapi sudah kami gantung tapi tidak diambil pak, sampai busuk. Lalu cara pembayarannya bagaimana, apakah datang ke rumah atau lewat RT/RW? Buang di pinggir jalan dimarahi," keluhnya.

Baca Juga:

• Baru Dianggarkan 7 Bulan, Komisi III DPRD Pekanbaru Dorong Program UHC Berjalan Full di 2026

Baca Juga:

• Komisi III dan Dinas Pendidikan Sepakat Hentikan Jual Beli Seragam di Sekolah

Menanggapi hal itu, Rois yang duduk sebagai Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru menjelaskan bahwa sistem pengangkutan sampah di Pekanbaru saat ini dikelola oleh Lembaga Pengelola Sampah (LPS) yang dibentuk di tingkat kelurahan. Saat ini, ada 83 kelurahan di Pekanbaru, artinya masing-masing memiliki satu LPS untuk mengurus sampah di jalan lingkungan.

Menurutnya, masalah yang dihadapi warga saat ini disebabkan kurangnya sosialisasi. "LPS itu bagus, tetapi kalau informasi tidak sampai secara lengkap ke masyarakat, ya timbul kebingungan. Jadi sosialisasi harus masif, dan pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala, mungkin mingguan atau bulanan," ujar Rois.

Ia juga menekankan perlunya kinerja petugas LPS yang optimal, tidak hanya mengandalkan sistem lama yang dikelola mandiri.

"Evaluasi harus masif dilakukan baik oleh dinas kepada LPS, maupun LPS kepada seluruh personelnya. Kesadaran masyarakat sudah mulai bagus, tinggal pemerintah yang harus memastikan sistem berjalan," jelas Rois.

Hadiri Musrenbang Kecamatan Tuah Madani, Achmad Faisal Reza Siap Kawal Usulan Infrastruktur Warga

Drainase Menyempit, Anggota DPRD Pekanbaru Syafri Syarif Turun Tangan Tinjau Usaha Kuliner Cobek Merapi

Baru Dianggarkan 7 Bulan, Komisi III DPRD Pekanbaru Dorong Program UHC Berjalan Full di 2026

Komisi III dan Dinas Pendidikan Sepakat Hentikan Jual Beli Seragam di Sekolah

Sah, DPRD Pekanbaru Ketuk Palu APBD 2026 Senilai Rp3,049 Triliun

APBD 2026 Belum Disahkan, Banggar DPRD Pekanbaru Tunggu Pemko Serahkan RKA