Program Ngopi Baru: Fraksi PKS DPRD Pekanbaru Diskusi Perdana Bahas Sampah, Masalah dan Solusi

fixberita.com–"Sampah, Masalah dan Solusi" menjadi tema perdana dalam diskusi program Ngopi Baru yang dilaunching Fraksi PKS DPRD Kota Pekanbaru, Selasa (10/6/2025).

Program Ngopi Baru merupakan singkatan dari Ngobrol Inspirasi Membangun Pekanbaru yang digagas F-PKS dalam merespon problematika warga Pekanbaru.

Sampah menjadi salah satu tema menarik dan cukup viral dibahas warga Pekanbaru beberapa hari belakangan ini. Menyusul diputusnya kontrak kerjasama pihak ketiga angkutan sampah yaknii PT Ella Pratama Perkasa (EPP) oleh Pemko Pekanbaru pada 6 Juni 2025 kemarin.

Baca Juga:

• Hadiri Musrenbang Kecamatan Tuah Madani, Achmad Faisal Reza Siap Kawal Usulan Infrastruktur Warga

Baca Juga:

• Drainase Menyempit, Anggota DPRD Pekanbaru Syafri Syarif Turun Tangan Tinjau Usaha Kuliner Cobek Merapi

Fraksi PKS DPRD Pekanbaru mengundang Dr Irwan Tasla Pratama selaku akademisi lingkungan dari UIN, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru Tengku Reza Pahlevi, serta Sekretaris F-PKS Hamdani MS SIP yang juga anggota Komisi IV bidang infrastruktur dan lingkungan hidup.

Program diskusi Ngopi Baru perdana ini dipandu oleh host Sukiswanto SKom yang juga selaku Sekretaris DPD PKS Pekanbaru dan praktisi Bank Jelantah Pekanbaru.

Baca Juga:

• Baru Dianggarkan 7 Bulan, Komisi III DPRD Pekanbaru Dorong Program UHC Berjalan Full di 2026

Baca Juga:

• Komisi III dan Dinas Pendidikan Sepakat Hentikan Jual Beli Seragam di Sekolah

Diskusi berjalan sangat hangat dan menarik, mengingat permasalahan sampah menjadi hal yang cukup krusial. Dalam pemaparannya, Hamdani MS SIP menyampaikan apresiasinya kepada Pemko Pekanbaru dengan tegas membatalkan kontrak kerjasama dengan pihak ketiga yang nyatanya memang tidak mampu menyelesaikan tugas mereka sesuai kontrak dengan pemko Pekanbaru.

"Keputusan itu memang harus diambil mengingat pihak ketiga tidak mampu menjalankan tugas mereka secara baik dan tuntas. Kita dari DPRD pekanbaru memberi apresiasi kepada Walikota dan Wakil Walikota," kata Hamdani.

Hamdani menyebut, Lembaga Pengelola Sampah (LPS) yang seharusnya bekerja pada awal Juli 2025, dengan terpaksa harus bekerja lebih cepat untuk menyelesaikan Masalah sampah yang menumpuk di banyak titik yang ada di Kota Pekanbaru.

"Walaupun dengan ada upaya dari Pemko Pekanbaru menggerakkan seluruh OPD untuk menyelesaikan permasalahan pengangkutan sampah yang ada, tapi itu tidak menyelesaikan masalah dalam jangka panjang. Itu cukup hanya untuk masa transisi," ujarnya.

Untuk jangka panjang, DPRD Pekanbaru meminta DLHK memiliki konsep tata kelola dan langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan masalah persampahan. DLHK sudah seharusnya memikirkan dan bekerja lebih giat dan keras agar tidak hanya menyelesaikan pengangkatan sampah, tetapi juga bagaimana mengelola sampah yang ada di setiap wilayah Pekanbaru.

Menurut data jumlah sampah dalam satu hari mencakup sebanyak 800 ton hingga 1.000 Ton. Dalam hal ini, DLHK Kota Pekanbaru harus punya konsep zero sampah atau dapat mengurangi secara maksimal tonase sampah yang ada di Pekanbaru.

"Sampah-sampah itu bisa dikelola menjadi pupuk, makanan ternak dan lain-lain. Kemudian sampah anorganik bisa di daur ulang dengan minim residu. Nah, program ini harus melibatkan banyak pihak seperti kampus, praktisi, masyarakat, sehingga tidak hanya kesadaran kolektif yang terjadi tetapi juga bisa sebagai sumber ekonomi bagi warga dan stakeholder yang ada. Pemerintah buat regulasi dan insentif bagi warga yang mau bergerak," jelas Hamdani.

Diskusi Ngopi Baru bertempat di Ruang Fraksi PKS DPRD Pekanbaru berjalan hangat dan penuh rasa keakraban bersahabat dengan konteks tetap kritis dalam rangka membangun Pekanbaru.

Diskusi diselingi dengan ngopi bersama dan diakhiri dengan foto bersama narasumber dan Ketua Fraksi PKS DPRD Pekanbaru Yasser Hamidy SPi. (rls)

Hadiri Musrenbang Kecamatan Tuah Madani, Achmad Faisal Reza Siap Kawal Usulan Infrastruktur Warga

Drainase Menyempit, Anggota DPRD Pekanbaru Syafri Syarif Turun Tangan Tinjau Usaha Kuliner Cobek Merapi

Baru Dianggarkan 7 Bulan, Komisi III DPRD Pekanbaru Dorong Program UHC Berjalan Full di 2026

Komisi III dan Dinas Pendidikan Sepakat Hentikan Jual Beli Seragam di Sekolah

Sah, DPRD Pekanbaru Ketuk Palu APBD 2026 Senilai Rp3,049 Triliun

APBD 2026 Belum Disahkan, Banggar DPRD Pekanbaru Tunggu Pemko Serahkan RKA