DPRD Pekanbaru Sambut Baik Putusan MK Wajibkan Pendidikan Dasar Negeri-Swasta Gratis

fixberita.com–Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pemerintah memberikan pendidikan dasar sembilan tahun secara gratis di sekolah negeri maupun swasta disambut baik oleh kalangan DPRD Kota Pekanbaru.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru Tekad Indra Pradana Abidin ST MEng mendukung hasil keputusan MK tersebut. Ia berharap, pemerintah pusat melalui kementerian terkait bisa segera menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) sehingga daerah bisa menerapkan pendidikan gratis sesuai amanat konstitusi.

"Kita mendukung putusan MK yang menyatakan pendidikan dasar itu gratis bagi masyarakat baik sekolah negeri maupun swasta. Harapannya, kementerian terkait bisa mengeluarkan Permen sehingga daerah bisa menerapkan pendidikan gratis ini dan kita juga mengharapkan nilai dana BOS itu dilakukan kajian ulang oleh pemerintah pusat sehingga operasional sekolah benar-benar dapat terpenuhi kualitas pendidikannya," kata Tekad, Selasa (275/2025).

Baca Juga:

• Picu Kemacetan Lebaran, DPRD Pekanbaru Ingatkan Dishub Awasi Parkir Kendaraan Berlapis

Baca Juga:

• DPRD Pekanbaru Imbau Masyarakat Teliti Cek Isi Parcel, Jangan Tergiur Promo Murah

Menurut Tekad, putusan MK mewajibkan pendidikan gratis 9 tahun baik sekolah negeri maupun swasta tersebut sebagai langkah maju dalam menjamin hak pendidikan anak-anak Indonesia tanpa memandang latar belakang ekonomi.

"Sebagai wakil rakyat di daerah, tentu kita sangat menyambut baik keputusan MK. Apalagi biaya pendidikan dari tahun ke tahun itu semakin mahal, sedangkan ekonomi sedang terpuruk. Banyak masyarakat yang hutang sana sini karena tidak mampu menyekolahkan anaknya," ujarnya.

Baca Juga:

• DPRD Pekanbaru Kecam Keras Pembacokan Mahasiswi di UIN SUSKA Riau: Kampus Harus Aman, Bukan Tempat Kekerasan

Baca Juga:

• Lindungi Petugas di Jalan Raya, DPRD Pekanbaru Usul Pasang Road Barrier

Politisi PDI Perjuangan ini mengaku siap mengawal pelaksanaan keputusan MK agar selaras dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

"Kita akan mengawal pelaksanaannya di daerah karena putusan MK itu sudah bersifat final dan mengikat. Jadi pemerintah melalui APBN dan APBD harus mampu menanggung pembiayaan operasional pendidikan jenjang SD-SMP baik negeri maupun swasta secara adil dan proporsional," tutup Tekad.

Sebagai informasi, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan uji materiil Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)-khususnya terkait frasa "wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya".

Dalam Amar Putusan Nomor 3/PUU-XXIII/2025, MK menegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya-baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta).

Picu Kemacetan Lebaran, DPRD Pekanbaru Ingatkan Dishub Awasi Parkir Kendaraan Berlapis

DPRD Pekanbaru Imbau Masyarakat Teliti Cek Isi Parcel, Jangan Tergiur Promo Murah

DPRD Pekanbaru Kecam Keras Pembacokan Mahasiswi di UIN SUSKA Riau: Kampus Harus Aman, Bukan Tempat Kekerasan

Lindungi Petugas di Jalan Raya, DPRD Pekanbaru Usul Pasang Road Barrier

Hadiri Musrenbang Kecamatan Tuah Madani, Achmad Faisal Reza Siap Kawal Usulan Infrastruktur Warga

Drainase Menyempit, Anggota DPRD Pekanbaru Syafri Syarif Turun Tangan Tinjau Usaha Kuliner Cobek Merapi