Pansus DPRD Pekanbaru Kawal Ketat Penyertaan Modal BPR Pekanbaru Madani: Suntikan Dana APBD Harus Berdampak Nyata Bagi Perekonomian

fixberita.com–Panitia Khusus (Pansus) DPRD Pekanbaru Ranperda Penyertaan Modal PT BPR Pekanbaru Madani menyampaikan komitmen untuk mengawal secara ketat proses penyertaan modal daerah agar benar-benar sesuai peruntukkan dan berdampak langsung bagi masyarakat Kota Pekanbaru. Khususnya, sektor UMKM.

Hal ini disampaikan Ketua Pansus Rizky Bagus Oka usai memimpin rapat bersama jajaran Direksi BPR Madani, Kabag Perekonomian Setdako Pekanbaru, dan Plh BPKAD Kota Pekanbaru, Senin (26/5/2025) di Ruang Paripurna.

Menurut Rizky Bagus Oka, penyertaan modal bukan sekadar penguatan struktur keuangan BUMD, tetapi harus menjadi jalan untuk mewujudkan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha kecil.

Baca Juga:

• Hadiri Musrenbang Kecamatan Tuah Madani, Achmad Faisal Reza Siap Kawal Usulan Infrastruktur Warga

Baca Juga:

• Drainase Menyempit, Anggota DPRD Pekanbaru Syafri Syarif Turun Tangan Tinjau Usaha Kuliner Cobek Merapi

"Kami di Pansus tidak hanya membahas angka, tapi juga fokus pada outcome-nya. Penyertaan modal ini harus memberikan dampak nyata bagi kebangkitan UMKM dan ekonomi Pekanbaru. Oleh karena itu, kinerja BPR akan terus kami awasi secara ketat agar dana yang disuntikkan benar-benar digunakan sesuai amanat perda nantinya," kata Bagus Oka.

Lebih lanjut, Pansus DPRD Pekanbaru juga mendorong agar manajemen BPR Madani menjalankan tata kelola yang sehat, profesional, dan akuntabel. Pansus tidak ingin penyertaan modal hanya menjadi beban fiskal tanpa kontribusi signifikan bagi pembangunan ekonomi rakyat.

Baca Juga:

• Baru Dianggarkan 7 Bulan, Komisi III DPRD Pekanbaru Dorong Program UHC Berjalan Full di 2026

Baca Juga:

• Komisi III dan Dinas Pendidikan Sepakat Hentikan Jual Beli Seragam di Sekolah

"Penyertaan modal ini juga merupakan tindak lanjut dari rekomendasi OJK agar BPR memenuhi ketentuan permodalan minimum. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana BPR bisa menjadi mitra strategis Pemko Pekanbaru dalam mendorong akses keuangan bagi UMKM," ujar Bagus Oka yang merupakan Anggota Komisi II DPRD Pekanbaru.

Ke depan, Pansus DPRD Pekanbaru akan menyusun mekanisme pengawasan dan pelaporan kinerja BPR secara berkala agar setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBD memiliki manfaat langsung dan terukur bagi masyarakat Kota Pekanbaru.

Hadiri Musrenbang Kecamatan Tuah Madani, Achmad Faisal Reza Siap Kawal Usulan Infrastruktur Warga

Drainase Menyempit, Anggota DPRD Pekanbaru Syafri Syarif Turun Tangan Tinjau Usaha Kuliner Cobek Merapi

Baru Dianggarkan 7 Bulan, Komisi III DPRD Pekanbaru Dorong Program UHC Berjalan Full di 2026

Komisi III dan Dinas Pendidikan Sepakat Hentikan Jual Beli Seragam di Sekolah

Sah, DPRD Pekanbaru Ketuk Palu APBD 2026 Senilai Rp3,049 Triliun

APBD 2026 Belum Disahkan, Banggar DPRD Pekanbaru Tunggu Pemko Serahkan RKA