Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Minta Satpol PP Tidak Tebang Pilih Tertibkan Reklame

fixberita.com–Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri SE MM meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk bertindak tegas dan tidak pilih kasih dalam menertibkan reklame ilegal di Kota Pekanbaru. Permintaan ini disampaikan Azwendi menyusul instruksi Walikota Pekanbaru Agung Nugroho yang menginginkan penataan kota yang lebih rapi dan bebas dari pelanggaran aturan.

Menurut Azwendi, selama ini penertiban reklame kerap menimbulkan persepsi tebang pilih di tengah masyarakat. Ada reklame yang ditertibkan, sementara yang lain tetap berdiri meski melanggar aturan.

"Kami ingin penegakan Perda dilakukan secara adil dan menyeluruh, tidak boleh ada kesan pilih-pilih," tegas Azwendi, Kamis (10/4/2025).

Baca Juga:

• Hadiri Musrenbang Kecamatan Tuah Madani, Achmad Faisal Reza Siap Kawal Usulan Infrastruktur Warga

Baca Juga:

• Drainase Menyempit, Anggota DPRD Pekanbaru Syafri Syarif Turun Tangan Tinjau Usaha Kuliner Cobek Merapi

Politisi Demokrat ini juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses penertiban. Satpol PP diminta mempublikasikan data reklame yang ditertibkan agar masyarakat mengetahui prosesnya berjalan objektif dan profesional.

"Sesuai dengan arahan Pak Wali Kota, kota ini harus ditata dengan baik. Salah satunya melalui penertiban reklame yang melanggar aturan. Tapi ingat, semua harus dilakukan dengan prinsip keadilan," ujar Azwendi.

Baca Juga:

• Baru Dianggarkan 7 Bulan, Komisi III DPRD Pekanbaru Dorong Program UHC Berjalan Full di 2026

Baca Juga:

• Komisi III dan Dinas Pendidikan Sepakat Hentikan Jual Beli Seragam di Sekolah

Ia juga mengingatkan bahwa reklame ilegal tidak hanya merusak estetika kota, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan. Karena itu, DPRD akan mendukung penuh langkah pemerintah dalam menertibkan reklame sepanjang dilakukan sesuai prosedur.

Sementara itu, ia berharap Satpol PP tidak segan menindak reklame yang dipasang oleh pihak-pihak tertentu yang selama ini dianggap "kebal hukum".

"Siapa pun pelakunya, kalau melanggar aturan, harus ditertibkan. Jangan ada kompromi," tambahnya.

Tengku Azwendi juga mengajak masyarakat ikut berperan dalam mengawasi keberadaan reklame yang melanggar aturan. Ia menyebut, laporan dari masyarakat sangat dibutuhkan sebagai bentuk partisipasi aktif dalam menjaga ketertiban kota.

"Kalau kita ingin Pekanbaru ini lebih indah dan tertib, semua pihak harus ikut ambil bagian. Jangan serahkan semuanya ke pemerintah," kata dia.

Hadiri Musrenbang Kecamatan Tuah Madani, Achmad Faisal Reza Siap Kawal Usulan Infrastruktur Warga

Drainase Menyempit, Anggota DPRD Pekanbaru Syafri Syarif Turun Tangan Tinjau Usaha Kuliner Cobek Merapi

Baru Dianggarkan 7 Bulan, Komisi III DPRD Pekanbaru Dorong Program UHC Berjalan Full di 2026

Komisi III dan Dinas Pendidikan Sepakat Hentikan Jual Beli Seragam di Sekolah

Sah, DPRD Pekanbaru Ketuk Palu APBD 2026 Senilai Rp3,049 Triliun

APBD 2026 Belum Disahkan, Banggar DPRD Pekanbaru Tunggu Pemko Serahkan RKA