Bebankan Biaya Orang Tua Murid, Komisi III Apresiasi Disdik Pekanbaru Larang Sekolah Jual LKS Hingga Pakaian Seragam

fixberita.com-Anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru Putri Varadina SIP mendukung dan mengapresiasi Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang larangan menjual Lembar Kerja Siswa (LKS) ke peserta didik.

Seluruh sekolah tingkat SD dan SMP diingatkan untuk dapat menaati himbauan tersebut sehingga tidak lagi menambah beban wali murid dalam biaya pendidikan.

"Jika masih ada yang melanggar, pihak sekolah bisa diberi sanksi atau teguran. Selain itu, jangan ada pihak ketiga yang bekerja sama dengan sekolah-sekolah seperti tempat fotocopy yang dititipkan untuk menjual LKS," kata Putri, Jum'at (20/12/2024).

Baca Juga:

• Masih Berkeliaran, Komisi III DPRD Pekanbaru Usul Motor Patroli Satgas Gepeng dan Pak Ogah

Baca Juga:

• Reses Rois di Labuh Baru Timur, Warga Bingung Sampah Sudah Digantung Tapi Tak Diangkut Petugas LPS

Sebagaimana diketahui, Disdik Kota Pekanbaru menerbitkan Surat Edaran (SE) bernomor 400.1/Disdik.Sekretaris.1/03885/2024 tertanggal 17 Desember 2024 tentang larangan menjual Lembar Kerja Siswa (LKS) ke peserta didik.

Didalam pasal 18 huruf a yang tertuang dalam PP tersebut dijelaskan, baik perorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan.

Baca Juga:

• Reses Achmad Faisal Reza di Kelurahan Air Putih, Warga Adukan Sampah Masih Banyak Dibuang Sembarangan di Pinggir Jalan Uka

Baca Juga:

• Anggota DPRD Pekanbaru Keluhkan Parkir Liar di Sekitar Living World Biang Macet, Minta Dishub Bertindak Tegas

Putri pun mengimbau kepada para orang tua murid untuk berani melapor jika ada pihak sekolah yang menjual LKS, pakaian seragam hingga pungutan liar (pungli) lainnya.

"Jika masih ada ditemukan, kita harapkan wali murid dapat melaporkan hal tersebut. Ini bukan soal buku LKS saja, tapi juga yang disuruh beli uang seragam dan pungutan-pungutan liar lainnya. Tentu ini harus ditertibkan," ujarnya.

Komisi IIIDPRD Pekanbaru yang membidangi pendidikan siap mengawasi kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Disdik Kota Pekanbaru.

"Yang jelas, kami dari Komisi III akan mengawasi ini agar orang tua murid tidak lagi terbebankan biaya-biaya tambahan itu. Bila perlu kami akan turun sidak," tegasnya.

Anggota DPRD Pekanbaru Dapil 4 Bukit Raya-Sail ini juga banyak mendapatkan pengaduan dari warga saat turun melaksanakan kegiatan reses perdananya. Diantaranya mengenai biaya-biaya pembelian LKS, seragam, kegiatan study tour hingga biaya perpisahan sekolah yang dirasakan membebani wali murid.

"Kita harapkan ke depannya kebijakan-kebijakan dari pemerintah bisa lebih tegas dalam penertiban biaya-biaya yang memberatkan wali murid. Semoga pemerintah juga menyediakan lebih banyak beasiswa lagi bagi murid berprestasi dan kurang mampu," ucap Putri. (end)

Masih Berkeliaran, Komisi III DPRD Pekanbaru Usul Motor Patroli Satgas Gepeng dan Pak Ogah

Reses Rois di Labuh Baru Timur, Warga Bingung Sampah Sudah Digantung Tapi Tak Diangkut Petugas LPS

Reses Achmad Faisal Reza di Kelurahan Air Putih, Warga Adukan Sampah Masih Banyak Dibuang Sembarangan di Pinggir Jalan Uka

Anggota DPRD Pekanbaru Keluhkan Parkir Liar di Sekitar Living World Biang Macet, Minta Dishub Bertindak Tegas

Aksi Eksploitasi Viral Lagi di Pekanbaru, DPRD Curiga Ada Sindikat Kejahatan Pengemis Anak

Warga Pekanbaru Keluhkan Tarif Parkir Saat Berolahraga di Stadion, Rizky Bagus Oka: Fasilitas Publik Seharusnya Dorong Hidup Sehat, Jangan Bikin Beban