Bebankan Biaya Orang Tua Murid, Komisi III Apresiasi Disdik Pekanbaru Larang Sekolah Jual LKS Hingga Pakaian Seragam

fixberita.com-Anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru Putri Varadina SIP mendukung dan mengapresiasi Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang larangan menjual Lembar Kerja Siswa (LKS) ke peserta didik.

Seluruh sekolah tingkat SD dan SMP diingatkan untuk dapat menaati himbauan tersebut sehingga tidak lagi menambah beban wali murid dalam biaya pendidikan.

"Jika masih ada yang melanggar, pihak sekolah bisa diberi sanksi atau teguran. Selain itu, jangan ada pihak ketiga yang bekerja sama dengan sekolah-sekolah seperti tempat fotocopy yang dititipkan untuk menjual LKS," kata Putri, Jum'at (20/12/2024).

Baca Juga:

• Hadiri Musrenbang Kecamatan Tuah Madani, Achmad Faisal Reza Siap Kawal Usulan Infrastruktur Warga

Baca Juga:

• Drainase Menyempit, Anggota DPRD Pekanbaru Syafri Syarif Turun Tangan Tinjau Usaha Kuliner Cobek Merapi

Sebagaimana diketahui, Disdik Kota Pekanbaru menerbitkan Surat Edaran (SE) bernomor 400.1/Disdik.Sekretaris.1/03885/2024 tertanggal 17 Desember 2024 tentang larangan menjual Lembar Kerja Siswa (LKS) ke peserta didik.

Didalam pasal 18 huruf a yang tertuang dalam PP tersebut dijelaskan, baik perorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan.

Baca Juga:

• Baru Dianggarkan 7 Bulan, Komisi III DPRD Pekanbaru Dorong Program UHC Berjalan Full di 2026

Baca Juga:

• Komisi III dan Dinas Pendidikan Sepakat Hentikan Jual Beli Seragam di Sekolah

Putri pun mengimbau kepada para orang tua murid untuk berani melapor jika ada pihak sekolah yang menjual LKS, pakaian seragam hingga pungutan liar (pungli) lainnya.

"Jika masih ada ditemukan, kita harapkan wali murid dapat melaporkan hal tersebut. Ini bukan soal buku LKS saja, tapi juga yang disuruh beli uang seragam dan pungutan-pungutan liar lainnya. Tentu ini harus ditertibkan," ujarnya.

Komisi IIIDPRD Pekanbaru yang membidangi pendidikan siap mengawasi kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Disdik Kota Pekanbaru.

"Yang jelas, kami dari Komisi III akan mengawasi ini agar orang tua murid tidak lagi terbebankan biaya-biaya tambahan itu. Bila perlu kami akan turun sidak," tegasnya.

Anggota DPRD Pekanbaru Dapil 4 Bukit Raya-Sail ini juga banyak mendapatkan pengaduan dari warga saat turun melaksanakan kegiatan reses perdananya. Diantaranya mengenai biaya-biaya pembelian LKS, seragam, kegiatan study tour hingga biaya perpisahan sekolah yang dirasakan membebani wali murid.

"Kita harapkan ke depannya kebijakan-kebijakan dari pemerintah bisa lebih tegas dalam penertiban biaya-biaya yang memberatkan wali murid. Semoga pemerintah juga menyediakan lebih banyak beasiswa lagi bagi murid berprestasi dan kurang mampu," ucap Putri. (end)

Hadiri Musrenbang Kecamatan Tuah Madani, Achmad Faisal Reza Siap Kawal Usulan Infrastruktur Warga

Drainase Menyempit, Anggota DPRD Pekanbaru Syafri Syarif Turun Tangan Tinjau Usaha Kuliner Cobek Merapi

Baru Dianggarkan 7 Bulan, Komisi III DPRD Pekanbaru Dorong Program UHC Berjalan Full di 2026

Komisi III dan Dinas Pendidikan Sepakat Hentikan Jual Beli Seragam di Sekolah

Sah, DPRD Pekanbaru Ketuk Palu APBD 2026 Senilai Rp3,049 Triliun

APBD 2026 Belum Disahkan, Banggar DPRD Pekanbaru Tunggu Pemko Serahkan RKA